Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kota Metro Tahun 2023 telah dilaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik oleh Bappeda Kota Metro pada hari ini selasa tanggal 22 Februari 2022 di Aula Pemerintah Kota Metro.
dengan Tema “Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Masyarakat Melalui Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”
Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran . pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan
Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kabijakan. Dalm rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.
Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Atas dasar keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat maka Pemerintah Kota Metro melaksanakan forum konsultasi publik dalam bentuk: 1). Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Musrenbang merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang mengakomodasi peran segenap komponen masyarakat juga sebagai media koordinasi, komunikasi dan konsultasi program pembangunan. Tahapan pelaksanaan Musrenbang dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Tingkat Desa di setiap Kelurahan selanjutnya meningkat pada pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa / Kelurahan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Musrenbang Kota merupakan arena proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam menentukan kebijakan daerah dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta.
